PASURUAN – Kinerja Kasi Humas Polres Pasuruan kembali menjadi sorotan. Beredarnya foto bersama antara Kabid Humas Polda Jatim, Kasi Humas Polres Pasuruan, dan sejumlah wartawan memicu pertanyaan besar. Pasalnya, muncul dugaan bahwa Kasi Humas hanya merangkul kelompok wartawan tertentu, terutama mereka yang aktif menayangkan berita given.
Salah satu wartawan Pasuruan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya, terhadap pola hubungan yang diterapkan oleh Kasi Humas. Menurutnya, acara-acara yang digelar seolah hanya diperuntukkan bagi segelintir wartawan, sementara yang lain diabaikan.
“Berita yang mereka angkat bukan hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari luar daerah. Namun, hanya beberapa wartawan yang diundang dalam acara ini. Ada kesan eksklusivitas yang tidak sehat,” ujarnya geram, Selasa (18/02).
Ia juga menyoroti, ketidakadilan dalam pemberian kompensasi saat konferensi pers yang digelar oleh Polres Pasuruan. Wartawan yang hadir hanya menerima Rp 50 ribu, meskipun sebagian besar berita yang dipublikasikan berasal dari hasil karya mereka sendiri, bukan sekadar berita given.
“Yang lebih mencolok adalah sesi foto bersama Kabid Humas Polda Jatim. Dari mereka yang ada di foto, hanya beberapa yang benar-benar menulis berita. Selebihnya hanya bertugas sebagai admin berita given. Ini jelas tidak adil!” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti, dugaan perlakuan istimewa terhadap seorang rekan media berinisial (H-Pro), yang disebut-sebut mendapatkan bayaran bulanan sebesar Rp 200 ribu, sementara wartawan lain tidak mendapatkan imbalan serupa.
“Orang ini terlihat sok hebat, padahal berita yang ditulisnya hanya given! Tapi dia justru mendapat bayaran rutin, sementara kami yang benar-benar bekerja keras menulis berita malah diabaikan. Di mana keadilannya?” ucapnya penuh emosi.
Fenomena seperti ini mencerminkan rasa tidak adil dalam dunia jurnalistik yang semestinya menjunjung tinggi profesionalisme dan keadilan. Wartawan yang benar-benar bekerja keras, menggali informasi, dan menulis berita secara independen seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang hanya mengandalkan berita given justru lebih diistimewakan.
Jika memang ada kebijakan khusus terkait pemberian kompensasi atau fasilitas bagi wartawan, seharusnya hal itu dilakukan secara transparan dan merata. Tidak boleh ada praktik tebang pilih yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara yang lain berjuang tanpa penghargaan yang setimpal.
Kasi Humas Polres Pasuruan seharusnya lebih bijak dalam merangkul insan pers. Wartawan bukan hanya sekadar penyebar berita, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga keterbukaan informasi bagi masyarakat. Ketidakadilan dalam dunia jurnalistik seperti ini harus segera dihentikan sebelum semakin mencederai integritas profesi wartawan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kasi Humas Polres Pasuruan belum dapat dikonfirmasi oleh media ini. (Redaksi)
